odf

odf

 

PERATURAN DESA TINGGARJAYA

KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 07 TAHUN 2019

 

TENTANG

LARANGAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS)
TAHUN 2019

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TINGGARJAYA

 

Menimbang :          a.  Bahwa guna terciptanya suatu lingkungan yang sehat, maka seluruh    masyarakat berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya.

  1. Bahwa dalam rangka pencapaian universal akses 100-0-100 pada tahun 2019 maka masyarakat wajib mendukung program pencapaian universal akses tersebut.
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Larangan Buang Air Besar Sembarang (BABS).

 

Mengingat         :       1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E) ;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D)

 

 

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARJAYA

DAN

KEPALA DESA TINGGARJAYA

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan    : PERATURAN DESA TINGGARJAYA KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS TENTANG LARANGAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN. (BABS).

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

  1. Desa adalah Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas;
  2. Dusun adalah hagian wilayah dari Desa Tinggarjaya yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa Tinggarjaya;
  3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh Pemerintahan Desa Tinggarjaya dan Badan Permusyawaratan Desa Tinggarjaya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
  4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Tinggarjaya;
  5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Tinggarjaya;
  6. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Tinggarjaya yang dibentuk bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
  7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
  8. Rukun Tetangga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan clan kekeluargaan Berta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
  9. Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nila kehidupan masyarakat.
  10. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan;
  11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku;
  13. Limbah ternak adalah kotoran yang berasal dari ternak;
  14. Limbah rumah tangga adalah kotoran / sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
  15. Sanksi adalah seuatu yang dikenakan pada pelaku pelanggar peraturan;

 

 

 

BAB II
KETENTUAN LARANGAN


Pasal 2

(1)   Pemerintah Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan Yang diatur dalam Peraturan Desa ini.

(2)   Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antari lain

  •    Larangan pembuatan bedeng untuk BABS di sungai, kolam, kebun, sawah, ladang dll.
  •    Larangan BABS di aliran sungai, baik sungai irigasi maupun non irigasi

-     Larangan BABS di sawah dan/atau ladang

  •    Larangan BABS di pekarangan atau tempat terbuka
  •    Larangan membuang limbah ternak di saluran air hujan, drainase dan sungai
  •    Larangan membuang limbah rumah tangga di saluran air hujan, drainase dan Sungai

 

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT


Pasal 3

  • Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban
  • Seluruh masyarakat Desa tanpa terkecuali berhak menggunakan air sungai yang bersih dan sehat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa / Peraturan perundang - undangan yang' telah ditetapkan
  • Seluruh masyarakat Desa tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan ( sungai, pekarangan, sawah dll ) sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat,
  • Seluruh masyarakat Desa tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2)

 

BAB IV

SANKSI

 

Pasal 4

  • Barang siapa dengan sengaja dan/atau lalai melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan / teguran pada yang bersangkutan
  • Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan Pemerintah Desa.
  • Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak - banyaknya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  • Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang keempat kalinya, maka yang bersangkutan disamping membayar denda sebanyak - banyaknya Rp. 100.000,­(seratus ribu rupiah) juga fotonya akan dipasang ditempat umum sebagai sanksi sosial.

BAB V
KETENTUAN SANKSI


Pasal 5

(1)   Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan Pemerintah Desa

(2)   Denda atas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada Kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP ( Tempat Kejadian Perkara )

 

BAB VI
PENUTUP

 

Pasal 6

  • Ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  • Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa .
  • Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap warga masyarakat Desa mengetahuinya .

 

 

Ditetapkan di  : Tinggarjaya

Pada tanggal  : 18 September  2019

                                                                                                                     

 

KEPALA DESA TINGGARJAYA

 WARMONO, S.Pd

Related Posts

Komentar