Perdes Tentang SOTK 2019

Perdes Tentang SOTK 2019

KEPALA DESA TINGGARJAYA

KECAMATAN JATILAWANG

 

PERATURAN DESA TINGGARJAYA

NOMOR 04 TAHUN 2019

 

TENTANG

 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TINGGARJAYA

 

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa agar dalam melaksanakaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan benar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
    b. Organisasidan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana diatur  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sebagaimana diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
    3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
    4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
    5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
    6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
    7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
    10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  7 Tahun 2015 Tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
    11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  1 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
    12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor  26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 26). 

Dengan Persetujuan Bersama

KEPALA DESA TINGGARJAYADANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARJAYAMEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TINGGARJAYA
       

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Desa Tinggarjaya.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa Tinggarjaya.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Tinggarjaya.
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa, dalam hal ini adalah Kepala Desa Tinggarjaya
5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis, dalam hal ini adalah Perangkat Desa Tinggarjaya.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, dalam hal ini adalah BPD Tinggarjaya.
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan pemerintah desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.
9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. 

BAB IIAZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan berdasarkan azas :
a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. tertib kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efektifitas;
i. efeisiensi;
j. kearifan lokal;
k. keberagaman;
l. kerja sama;
m. gotong royong;
n. Partisipatif
Pasal 3
Tujuan Peraturan Desa ini adalah untuk menjadi dasar penerapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

BAB IIIRUANG LINGKUP

 Pasal 4

Ruang lingkup struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah:
a. Organisasi Pemerintah Desa;
b. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak;
c. Tata Kerja;
d. Pembinaan Perangkat Desa.
   

BAB IVORGANISASI PEMERINTAH DESABagian KesatuPemerintah Desa

 Pasal 5

(1) Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2) Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintahan Desa.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  a. Sekretariat Desa  yang  dipimpin  oleh  Sekretaris Desa, dibantu oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan  Keuangan, dan Kepala Urusan  Perencanaan;
  b. Pelaksana Kewilayahan, yaitu Kepala Dusun yang Wilayah Kerjanya pada dusun yang bersangkutan;
  c. Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Seksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pemerintahan.
(4) Kepala Desa dapat mengangkat Staf untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
(5) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

 Bagian KeduaStruktur Organisasi Pemerintah Desa

 Pasal 6

Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2) Sekretariat Desa terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan
(3) Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan dan satu orang Staf.
Pasal 7
(1) Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun.
(2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan adalah sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III dan Kepala Dusun IV
(3) Tugas kewilayahan (Kepala Dusun) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 Pasal 8
(1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2) Pelaksana Teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
(3) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan dapat dibantu oleh satu orang  Staf.
   

BAB VKEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK

Bagian KesatuKepala Desa

 Pasal 9

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10, Kepala Desa mempunyai wewenang :
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
c. melaksanakan pembinaan Perangkat Desa;
d. mengalihkan tugas atau rotasi jabatan Perangkat Desa yang berkedudukan setara;
e. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
f. menetapkan Peraturan Desa;
g. menetapkan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa;
h. menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
i. menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
j. menetapkan APB Desa;
k. membina kehidupan masyarakat Desa;
l. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
m. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ;
n. membina masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
 Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10, Kepala Desa mempunyai hak :
a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. menerima penghasilan tetap tiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa. 
   
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Kepala Desa wajib :
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir jabatan kepada Bupati;
c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
d. menyampaikan/menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
   
Pasal 14
(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat:
  a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Desa;
  c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan Desa;
  d. Pelaksanaan pemberdayaan kemasyarakatan Desa;
 Pasal 15
(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, paling sedikit memuat :
  a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  b. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu  5 (lima) bulan sisa jabatan Kepala Desa;
  c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai;
  d. Hal-hal yang perlu perbaikan.
(3) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sisa jabatan kepala desa selama 5 (lima) bulan dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa.
     
Pasal 16
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
(2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
     

Bagian KeduaSekretariat Desa 

Pasal 17

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dengan dibantu oleh Kepala Urusan. 
 Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan
b. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
c. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
d. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
e. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 Pasal 19
(1) Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai tugas membantu sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum, dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
   
Pasal 20
(1) Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan fungsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
   
Pasal 21
(1) Kepala urusan Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris Desa dalam urusan perencanaan dan fungsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(2) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
   

Bagian KetigaPelaksana Kewilayahan

 Pasal 22

(1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala  Dusun mempunyai fungsi :
  a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan.
  c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.
(3) Kepala Dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apa bila terjadi perubahan mobilitas kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah.
     
Bagian KeempatPelaksana Teknis Pasal 23
(1) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional pemerintahan dan tugas lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsimelaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
     
Pasal 24
(1) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional kesejahteraan dan tugas lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
Pasal 25
(1) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional pelayanan dan tugas lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
     

Bagian KelimaStaf 

Pasal  26

(1) Staf berasal dari warga Desa yang telah mendapatkan Surat Perintah Kerja dari Kepala Desa.
(2) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbit setelah perjanjian kerja ditandatangani oleh Kepala Desa dan Staf yang bersangkutan.
(3) Jangka waktu kerja Staf adalah terbatas, yaitu selama (1) tahun dan apa bila berkinerja baik dapat diperpanjang setiap tahunnya.
(4) Warga Desa yang menjadi Staf dilarang menjadi anggota BPD atau lembaga Desa lainnya.
(5) Perjanjian Kerja untuk Staf paling sedikit memuat tentang  :
  a. Nama dan jabatan Kepala Desa;
  b. Nama, tempat dan tanggal lahir yang akan menjadi Staf;
  c. Alamat yang akan menjadi  Staf;
  d. Penempatan tugas Staf yang bersangkutan;
  e. Waktu awal dan akhir bekerja;
  f. Hak dan kewajiban seluruh pihak;
  g. Besaran penghasilan yang akan diberikan kepada Staf;
  h. Sanksi apa bila Staf melanggar perjanjian kerja.
     
Pasal 27
(1) Staf bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.
(2) Staf berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi, bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
(3) Tiap-tiap Kepala Urusan dan Kepala Seksi hanya dapat membawahi 1 (satu) orang Staf.
(4) Persyaratan dan tata cara penjaringan dan penerimaan Staf diatur lebih lanjut dalam tata tertib panitia.
    

BAB VITATA KERJA

 Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas Perangkat Desa beserta stafnya.
   
BAB VIIKETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 39
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemerintahan Desa harus memperhatikan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
   
Pasal 30
(1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Desa, Kepala Desa Wajib melakukan pembinaan, pengarahan, dan pengendalian kinerja Perangkat Desa secara rutin.
(2) Untuk meningkatkan semangat dan etos kerja Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan Perangkat Desa. 
BAB VIIIKETENTUAN PERALIAN  Pasal 31
Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, terhadap jabatan Perangkat Desa yang kosong, dilaksanakan pengisian Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jabatan perangkat desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri D) masih berlaku sampai usia 60 (enam puluh) tahun
        
BAB IXKETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaiman tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
   
Pasal 33
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tinggarjaya.
   
                 

 

Ditetapkan di                : TINGGARJAYA

pada tanggal                :     SEPTEMBER 2019

 

KEPALA DESA TINGGARJAYA

 

 

WARMONO, S.Pd

 

Diundangkan di Tinggarjaya

Pada Tanggal :     Agustus 2019

Sekretaris Desa.

                

 

KISMAN

LEMBARAN DESA TINGGARJAYA TAHUN 2019 NOMOR 3

 

 

LAMPIRAN PERATURAN DESA TINGGARJAYA

KECAMATAN JATILAWANG

NOMOR 03 TAHUN  2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA WARMONO, S.Pd
SEKRETARIS DESA KISMAN
Kaur TU dan Umum NALIM
Kaur Keuangan SITI AMINAH  
Kaur Pe- rencanaan UMI MASTUROH, S.Pd 
Kasi Pemerintahan Dra TUSTIANINGSIH 
Kasi Kesejahteraan MAHTURI    
Kasi Pe-layanan SUMISNO   
Staf Kasi Pemerintahan M. DALHAR MA'MUN    
KADUS III SUDIONO
KADUS IV OI SUPRAYOGI  
KADUS I SURATMAN 
KADUS II WARISNO   
Staf Kasi Pe-layanan SYAHRIAL N   
Staf Kasi Kesejahteraan AKHMAD ALIMUDIN    
Staf Kaur TU dan Umum AKHMAD CHIRSUN    
Staf Kaur Perencanaan SYAMSUL HUDA  
Staf Kaur Keuangan FIFI ULFIANA AMELIA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

KEPALA DESA TINGGARJAYA

 

 

 

 

 

WARMONO, S.Pd

Related Posts

Komentar